seputar-Medan | Tim kunjungan kerja (Kunker) XII DPRD Provinsi Sumatera Utara menemukan hasil pengerjaan fisik proyek Revitalisasi Situs Masjid Azizi dan Makam Tengku Amir Hamzah di Kabupaten Langkat asal jadi dan tidak berkualitas.
Tim yang merupakan anggota Dewan dari Dapil Kota Binjai dan Kabupaten Langkat tersebut pun meminta dan merekomendasikan kepada Kejati Sumut agar mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran revitalisasi kedua situs yang berlokasi di Tanjung Pura itu.
“Kita prihatin melihat kondisinya sepertinya asal jadi saja dan tidak berkualitas. Seperti papan informasi yang dibuat terbuat dari triplek dan plastik, sehingga diyakini beberapa bulan saja terkena sinar matahari dan hujan akan hancur,” kata salah seorang anggota Tim, Hendro Susanto di sela-sela kunjungan tersebut, Rabu (22/6/2022).
Padahal anggaran yang dialokasikan untuk merevitalisasi kedua situs yang berlokasi di Tanjung Pura tersebut mencapai Rp10 miliar. Dananya bersumber dari APBD Provsu Tahun Anggaran 2021.
Dengan rincian, pagu untuk revitalisasi situs Masjid Azizi Tanjung Pura sebesar Rp7.000.668.000 dan realisasinya Rp6.453.867.129.
Sementara untuk pagu revitalisasi Makam Tengku Amir Hamzah juga di Tanjung Pura, sebesar Rp3.503.664.000 dan realiasinya Rp3.404.857.032.
Tim Kunker XII DPRDSU dipimpin Ketua H Ajie Karim bersama sejumlah Anggota diantaranya Hendro Susanto dari PKS, Putri Susi Melanie Daulay dari Partai Golkar, dan Rudi Fahri Rangkuti (PAN) serta didampingi Koordinator OPD yang juga Kadis ESDM Provsu Rajali SSos.
Begitu juga saat menyaksikan kondisi lantai dan bangunan yang dibuat di areal Situs Taman Makam Pahlawan Nasional tersebut, Dewan melihat langsung lantainya tidak berkualitas dan rapi serta mudah tergenang air dan banjir.
“Jika melihat kualitas dan kondisi fisik yang sudah dikerjakan ini sepertinya sangat tidak layak anggaran sebesar Rp3 miliar untuk proyek ini. Anggaran Rp3 miliar itu besar dan jika benar-benar dilakukan tidak seburuk kondisi ini,” ujar Hendro.
Hal senada disampaikan Ketua Tim XII Kunker DPRDSU Ajie Karim. Ia juga mengaku prihatin menyaksikan realisasi proyek yang cukup fantastis dananya tapi kualitasnya buruk.
“Belum lagi kita melihat kondisi fisiknya yang dikerjakan kontraktornya, sama sekali tidak terlihat nilai seni dan estetikanya. Sehingga diyakini orang kurang tertarik menyaksikannya, yang seharusnya ini menjadi daya tarik sebagai objek wisata,” cetus Ajie Karim.
Begitu juga saat kalangan Dewan dan insan pers yang turut serta dalam peninjauan itu, menyaksikan pembangunan drainase serta penutupnya yang juga dianggarkan dananya mencapai miliaran rupiah. Namun saat ditelusuri drainase yang dikerjakan terkesan tidak sesuai panjangnya dengan yang dianggarkan.
Hal itu turut dibuktikan Dewan dan insan pers saat menelusuri sekitar masjid, warga mengaku tidak ada melihat pembuatan drainase baru tersebut.
“Apa yang baru bang, orang drainase ini sudah ada sejak lama dan kami juga kesal karena adanya penutupan drainase yang ada di samping masjid membuat lingkungan sekitar warga menjadi banjir,” sebut seorang warga yang enggan disebut jati dirinya.
Untuk itu dalam peninjauan tersebut, kalangan Dewan meminta Dinas Pariwisata Provsu khususnya Dinas Perkim Provsu selaku pengguna dan penanggung jawab pelaksanaan proyek tersebut segera memberikan data anggaran apa saja yang sudah dikerjakan.
“Mana ini kontraktornya, tolong dinas agar memberikan data pengerjaan proyek ini. Begitu juga kepada Dinas Pariwisata agar melaporkan pengerjaan yang tidak betul ini, sebab jika tidak melaporkannya berarti kita pertanyakan ada apa ini,” kata Hendro.
Selanjutnya Hendro menyatakan pengerjaan proyek yang tidak baik ini selayaknya dilaporkan ke kejaksaan.
“Seperti ini cat yang digunakan saja belum ada setahun tapi sudah memudar kita lihat. Makanya ini dilaporkan ke jaksa saja, jangan ke Inspektorat karena kalo ke Inspektorat kasihan pak Larso (Kepala Inspektorat Provsu) sudah makin banyak nanti pekerjaannya,” kata politisi PKS ini. (gus/red)