seputar-Jakarta | Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menerbitkan surat edaran mengenai syarat perjalanan dalam negeri dan internasional yang sudah disesuaikan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 1-4.
“Para pelaku perjalanan mesti diatur agar mobilitas yang terjadi tidak menjadi sumber penularan baru Covid-19,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito dalam keterangannya, Selasa (10/8/2021).
Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 17 dan 18 Tahun 2021 ini efektif berlaku mulai 11 Agustus 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan atau hasil evaluasi dari kementerian/lembaga terkait.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkapkan pihaknya hanya melakukan penyesuaian dengan menerbitkan dua SE Kemenhub pada transportasi udara. Sama dengan SE Satgas, SE Kemenhub Nomor 62 dan 63 Tahun 2021 ini berlaku mulai 11 Agustus.
“Sementara untuk transportasi darat, laut, dan kereta api masih tetap menggunakan Surat Edaran yang berlaku saat ini karena tidak ada perubahan dalam syarat perjalanan,” kata Adita.
Secara umum, ketentuan yang diatur dalam SE Satgas terbaru tidak berbeda jauh dengan sebelumnya. Beberapa perubahan pada dasarnya menyarakan persyaratan testing di moda transportasi udara disamakan di setiap level sebelumnya untuk level 3 dan 4 hanya menggunakan PCR, sekarang untuk semua level dapat menggunakan 2×24 jam RT PCR atau 1×24 jam Antigen.
Kemudian persyaratan vaksinasi minimal menggunakan dosis pertama dan berlaku untuk semua level. Sebelumnya aturan ini hanya wajib untuk level 3 dan 4.
Pada SE Satgas yang mengatur perjalanan internasional, kelompok pelaku perjalanan internasional khusus yang mendapat pengecualian syarat vaksinasi. Mereka ini adalah WNA pemegang visa diplomatik dan dinas sesuai mekanisme TCA, WNA yang masuk ke Indonesia hanya untuk transit penerbangan keluar dari wilayah Indonesia , WNA usia anak di bawah 18 tahun, WNA pemegang KITAS dan KITAP, dan pelaku perjalanan kondisi kesehatan khusus yang memang tidak bisa divaksinasi.
WNA yang belum divaksinasi dan dapat dilayani vaksinasinya di Indonesia adalah mereka yang berusia 12-17 tahun serta pemegang KITAS dan KITAP.
Selain itu, penetapan tempat karantina dan pemberlakuan tes pembanding untuk RT-PCR kedua. Beberapa pesyaratan yang harus diikuti para pelaku perjalanan, antara lain penentuan tempat akomodasi karantina perlu mendapat rekomendasi Satgas Covid-19 setelah memenuhi syarat dari PHRI dan kementerian atau dinas kesehatan terakit urusan sertifikasi protkes Covid-19.
Dapat melakukan tes PCR pembanding terhadap hasil pemeriksaan kedua (yang dilakukan pada hari ke-7 karantina) dengan mengisi form dari KKP/Kementerian bidang kesehatan dengan biaya ditanggung oleh pelaku perjalanan sendiri.
Pemeriksaan tes PCR pembanding dilakukan di RS yang telah ditetapkan (RSCM, RSPAD, RS Polri untuk wilayah Jakarta). Sementara untuk di daerah dapat dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti RS, Puskesmas atau Lab).
Berdasarkan SE Kemenhub Nomor 62 Tahun 2021 diatur sejumlah klausul baru, yaitu mewajibkan penumpang pesawat udara untuk mencantumkan NIK pada saat reservasi tiket, baik reservasi yang dilakukan melalui kanal penjualan Badan Usaha Angkutan Udara maupun melalui kanal penjualan lainnya yang telah bekerjasama dengan Badan Usaha Angkutan Udara.
Klausul syarat perjalanan selama PPKM yang kedua adalah mewajibkan penumpang pesawat udara untuk menggunakan Sistem Informasi Satu Data Covid-19 PeduliLindungi. (tempo)