seputar-Medan | Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) yang juga Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, diminta membantu mendamaikan konflik organisasi Aceh Sepakat.
Organisasi masyarakat Aceh yang berkedudukan di Medan, Sumut itu kini terbelah dalam dua kubu. Satu kubu dipimpin Muhammad Husni dan satu kubu lainnya dipimpin Mukhtar.
Campur tangan JK dalam menyelesaikan konflik Aceh diyakini masih ampuh untuk menyelesaikan berbagai perselisihan yang terjadi pada organisasi Aceh Sepakat.
Permintaan ini disampaikan Ketua PMI Sumatera Utara Rahmat Shah dalam sambutannya di depan JK yang hadir di Medan untuk melantik Pengurus PMI Sumut, Senin (25/10/21).
JK selama ini dikenal luas sebagai tokoh kunci penyelesaian konflik antara pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005 silam, saat ia menjabat sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
JK pun menanggapi permintaan itu. Menurut Kalla, Sumut punya Edy Rahmayadi yang punya kemampuan untuk itu. “Perselisihan ini ada Pak Gubernur untuk mengatasi konflik,” katanya.
Edy Rahmayadi sendiri adalah pria kelahiran Sabang, Aceh. Ayahnya seorang Melayu Deli yang bertugas sebagai anggota TNI AU. Selain menyarankan Edy menjadi penengah, Kalla juga memberi saran tambahan.
“Atau teman-teman senior Aceh datang untuk menyelesaikan,” katanya.
Konflik Aceh Sepakat kini masih bergulir. 5 April lalu, Gubenur Edy Rahmayadi melantik Mukhtar sebagai Ketua Umum DPP Aceh Sepakat di Medan.
Pelantikan Mukhtar ini membuat berang kubu Muhammad Husni. Mereka menganggap musyawarah besar yang memilih Mukhtar tak memiliki payung hukum. Mereka kemudian menggugat kepengurusan ini ke pengadilan. (rmolsumut/gus)