andalasonline – Jakarta I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) mencatat total penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hingga saat ini sudah terealisasi ke 65.736 desa. Jumlah ini setara dengan 90% total desa yang menerima dana desa.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar saat konferensi pers mengenai update bantuan sosial per Juni 2020 di Istana Negara.
Menurutnya, ada beberapa kendala mengapa sampai saat ini masih ada desa yang belum terima bantuan tersebut. Pertama, Desa tersebut kemungkinan belum melakukan update APBDes sehingga Kementerian Keuangan tidak memiliki dasar untuk menyalurkan anggaran kepada desa tersebut.
Kedua, jabatan kepala desa masih dijabat oleh pejabat sementara sehingga masih belum bisa dilakukan finalisasi karena takut akan diganti mendadak.
Ketiga, terjadi konflik antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga tidak bisa dilaksanakan musyawarah desa. Dengan demikian penyusunan APBDes nya juga tidak bisa dilakukan.
Keempat, ditemukan ada kekurangan laporan pertanggung jawaban di tahun 2019 sehingga tidak bisa disalurkan anggarannya sebelum hal tersebut diselesaikan.
Kelima, Kepala Desa baru memberhentikan perangkat desanya, sehingga tidak ada SDM untuk melakukan penyusunan APBDesnya.
“Itu yang sebabkan BLT Dana Desa belum masuk ke rekening kas desa,” ujar Mendes, Rabu (17/6/2020).
Sementara itu, kendala Desa yang sudah terima anggaran namun belum menyalurkan ke masyarakat adalah, pertama karena dana desa tahap I sudah habis. Kedua, adalah kesulitan menyalurkan langsung ke rumah warga karena kondisi pembatasan sosial.
Ketiga, masih menunggu izin kepala daerah untuk menyalurkan langsung ke masyarakat.”Kasus terbanyak di Banten. Desa siap, dana siap tapi kepala daerah belum di izinkan karena mau dibarengkan dengan bansos pemerintah daerah,” jelasnya. (CNBC)
Foto : Ilustrasi (Istimewa)