seputar-Medan | Komisi I DPRD Medan mendukung sikap Wali Kota Medan Bobby Nasution yang mengaku tidak mau latah atau ikut-ikutan dengan kebijakan sejumlah pemerintah daerah lain yang telah menyegel atau menutup outlet-outlet Holywings.
Senada dengan Bobby, Ketua Komisi I Robi Barus menyebutkan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus punya dasar yang kuat untuk menutup sebuah tempat usaha, termasuk outlet Holywings di Kota Medan yang berada di Jalan Ahmad Riva’i dan di Jalan Merak Jingga.
“Memang kita tidak boleh latah, nggak perlu ikut-ikutan dengan daerah lain. Sebab untuk menyegel atau menutup tempat usaha itu, pemerintah harus punya dasar yang kuat. Makanya kita menilai kebijakan Pak Wali (Bobby Nasution) ini sudah sangat tepat,” kata Robi, dikutip Senin (4/7/2022).
Robi mengaku pihaknya juga sangat menyayangkan adanya promosi minuman keras oleh Holywings dengan menyematkan nama Muhammad dan Maria yang sudah melukai hati umat Islam dan Kristen.
Karena itu pihaknya mengajak seluruh masyarakat khususnya di Kota Medan untuk mendukung dan mengawal proses pengusutan kasus yang telah dilaporkan masyarakat ke pihak kepolisian tersebut.
“Polisi telah menetapkan 6 tersangka atas kasus itu. Mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Robi yang juga Ketua Fraksi PDIP.
Robi menekankan, sebagai pemerintah, Pemko Medan tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan meskipun mendapat desakan dari berbagai pihak untuk segera menutup dua outlet Holywings di Medan. Ditambah lagi saat ini Holywings di Medan telah menutup outletnya dengan kesadaran sendiri.
Saat ini, sambung Robi, Pemko Medan melalui OPD terkait tengah mempelajari dan meninjau izin dua outlet Holywings tersebut. Bila nantinya ada izin yang belum lengkap, Komisi I telah meminta Pemko Medan untuk segera mendesak Holywings agar melengkapi perizinannya.
“Kalau tidak dilengkapi juga, baru kita ambil langkah yang lebih tegas,” tuturnya.
Robi menilai, langkah tidak gegabah Wali Kota Bobby akan memberikan dampak positif bagi perkembangan investasi di Kota Medan. Sebaliknya, bila pemerintah dengan mudahnya menutup usaha tanpa dasar yang kuat, maka para investor akan takut berinvestasi.
“Kota Medan butuh banyak investor, namun bukan berarti investor bisa sesuka hati melanggar aturan. Untuk itu aturannya yang kita tegakkan sesuai prosedur, bukan menegakkan aturan karena terbawa suasana,” pungkasnya. (gus/red)