seputar-Medan | Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik mempertanyakan keseriusan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan berkolaborasi menangani warga miskin di Kota Medan.
Menurut Haris, kolaborasi OPD sangat penting guna penataan lingkungan kumuh, pembinaan anak gelandangan dan pengemis (gepeng), penurunan stunting, dan pengurangan angka pengangguran.
Hal itu disampaikan Haris kepada wartawan, Rabu (11/5/2022) menyikapi kondisi warga miskin di Kota Medan dan realisasi penataan lingkungan kumuh dan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) serta penanganan gizi buruk.
Haris menilai, penanganan yang dilakukan Pemko Medan selama ini belum tepat sasaran dan kurang maksimal. Terbukti, lingkungan kumuh di daerah Medan Utara Belawan semakin memprihatinkan. Begitu juga jumlah penderita stunting tetap banyak.
Dikatakan Haris, sejatinya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan harus lebih peduli dalam melakukan perbaikan permukiman daerah kumuh.
“Daerah kumuh lewat program bedah rumah di pesisir Belawan hendaknya diprioritaskan,” tandas Haris.
Demikian halnya Dinas Kesehatan Kota Medan harus serius menangani penderita stunting.
Begitu juga soal pembinaan para gepeng seperti ‘manusia silver’ yang meminta-minta di persimpangan jalan (lampu merah) yang jumlahnya semakin banyak.
“Dinas Sosial Kota Medan diharapkan menertibkan dan memberikan pembinaan. Karena bila tidak ditangani serius akan mempermalukan pemimpin Kota Medan ini,” sebut Haris.
Untuk itu, Wakil Ketua Fraksi Gerindra itu mendesak dinas terkait di Pemko Medan segera menyikapi warga miskin di Kota Medan.
“OPD harus mampu mengikuti gerak cepat Wali Kota Medan terkhusus lima program prioritas pembangunan,” tandas Haris. (gus/red)
