seputar-Medan | Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution diminta secepatnya mengeksekusi program-program untuk mengatasi persoalan banjir di wilayah Kota Medan.
“Semisal pengerukan sungai dan penataan drainase, harus lebih cepat dieksekusi,” kata Anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS Rudiawan Sitorus, Rabu (24/11/2021).
Menurut dia viralnya peristiwa banjir di Kota Medan pasca-hujan lebat pada Selasa malam (23/11), di media sosial, menunjukkan besarnya harapan warga Medan kepada pemimpinnya.
“Yang pertama, kenapa hari ini persoalan banjir Kota Medan viral di media sosial, itu karena warga sangat berharap sekali dengan apa yang disampaikan Wali Kota Medan saat kampanye yang berjanji akan menyelesaikan persoalan banjir,” ucap Rudiawan.
Anggota Komisi III ini mendorong Wali Kota Medan bersikap lebih keras lagi untuk menekan pemerintah pusat dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera I untuk secepatnya menormalisasi 12 sungai di Kota Medan.
Selain menormalisasi sungai, Pemko Medan juga harus membenahi sistem drainase yang hingga terhubung ke sungai.
“Kita sering mendapat laporan warga, drainasenya bagus tapi tidak terhubung ke sungai. Ada juga saluran ke sungainya bagus tapi kondisi drainasenya tak sesuai,” ungkapnya.
Rudi juga menyoroti masih banyaknya jalan yang dicor, tetapi drainasenya belum memadai. Ini yang terjadi di beberapa lingkungan warga sehingga air di jalan yang dicor sangat deras mengalir ke rumah-rumah warga,” jelasnya.
Sekretaris DPD PKS Kota Medan ini juga mengusulkan agar di pusat pusat kota dibangun sumur resapan. “Ini bisa menjadi solusi awal mengendalikan debit air akibat derasnya hujan,” ungkapnya.
Sementara itu permintaan senada kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk secepatnya mengeksekusi normalisasi sungai juga disampaikan Anggota DPRD Medan lainnya, Renville P Napitupulu.
Renville meminta Wali Kota Medan harus segera mengerahkan anggotanya untuk mengejar pelaksanaan normalisasi sungai di bagian hilir, meski saat ini pihak kementerian cq BWS Sumatera II hendak membangun tanggul untuk mengatasi banjir di Kota Medan.
“Untuk mengatasi banjir Kota Medan itu harus diselesaikan dari sungai. Jadi kawasan hilir dulu diperbaiki termasuk normalisasi. Kawasan hilir harus diperdalam baru membereskan bagian hulu. Jangan nanti di tengah jalan justru jadi momok bagi kita,” tegas anggota Komisi IV itu.
Menurut Ketua DPD PSI Kota Medan tersebut, anggaran besar tahun 2021 dan 2022 untuk membangun drainase di Kota Medan akan percuma bila bagian hilir sungai belum dinormalisasi.
“Begitu drainase semua selesai, lancar pembuangannya ke sungai, sementara sungai tidak mampu menampung, apa yang terjadi? Lebih parah lagi banjirnya,” tegasnya.
Renville mengutarakan untuk menormalisasi sungai, Pemko Medan tentu harus membayar ganti rugi tanah milik rakyat yang bakal terdampak pelebaran dan pendalaman alur sungai.
Karena itu, Dinas PU Kota Medan harus menghitung berapa ganti rugi yang dibutuhkan untuk menormalisasi sungai yang akan diajukan ke Dinas Perkim.
“Jangan hanya 1,9 kilometer sungai sulang saling yang dinormalisasi. Memangnya sungai di Medan itu hanya 1,9 kilometer itu. Sungai di Medan ini lumayan panjang. Sungai di kawasan Medan Utara juga harus dinormalisasi, jadi tidak hanya berharap pembangunan tanggul dari kementerian,” cetusnya. (gus)