seputar-Putra Jaya | Komisi Pemilihan Umum (EC) pada Kamis (20/10/2022) mengatakan Malaysia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum (GE15) ke-15 pada 19 November mendatang.
Ketua EC Abdul Ghani Salleh mengatakan Hari Nominasi akan jatuh pada 5 November, sedangkan pemungutan suara awal akan diadakan pada 15 November.
“Masa kampanye ditetapkan selama 14 hari, terhitung sejak pencalonan hingga 23.59 WIB pada 18 November,” katanya saat konferensi pers.
Dia menambahkan bahwa pemilihan sela untuk kursi negara bagian Bugaya di Sabah juga akan diadakan pada periode yang sama.
Abdul Ghani juga mengatakan bahwa pemilu diperkirakan menelan biaya RM1,01 miliar (USD213 juta atau Rp3,3 triliun). Lebih dari 21 juta orang akan memenuhi syarat untuk memberikan suara mereka selama pemilihan.
Aplikasi untuk pemilih melalui layanan pos di luar negeri akan ditutup pada 23 Oktober mendatang.
Seperti diketahui, pada 10 Oktober lalu, Perdana Menteri (PM) sementara Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bahwa parlemen telah dibubarkan, membuka jalan bagi pemilihan nasional yang akan diadakan sebelum akhir tahun.
Negara bagian Perak, Perlis dan Pahang juga telah membubarkan legislatif mereka dan pemilihan umum negara bagian akan diadakan bersamaan dengan pemilihan umum nasional.
Enam negara bagian lainnya – tiga di bawah koalisi Pakatan Harapan (PH) dan tiga lainnya dipimpin oleh Parti Islam Se-Malaysia (PAS) – memutuskan untuk tidak membubarkan majelis mereka untuk saat ini.
Tiga negara bagian di bawah PH adalah Selangor, Negeri Sembilan dan Penang. Sedangkan negara bagian di bawah kekuasaan PAS adalah Kelantan, Terengganu dan Kedah.
PAS adalah anggota koalisi Perikatan Nasional (PN) bersama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu).
Adapun majelis negara bagian Sabah, Sarawak, Johor dan Melaka keluar dari koalisi karena jajak pendapat diadakan baru-baru ini.
Awalnya pemilihan belum dijadwalkan sampai September 2023. Namun Ismail Sabri berada di bawah tekanan dari beberapa faksi dari koalisi yang berkuasa untuk mengadakan pemungutan suara lebih awal.
Pada 30 September, dewan tertinggi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) memutuskan bahwa parlemen harus segera dibubarkan agar GE15 dapat diadakan tahun ini.
Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, yang menghadapi 47 dakwaan pidana pelanggaran kepercayaan, korupsi dan pencucian uang, sangat vokal dalam mendorong pemilihan cepat, seolah-olah untuk mencari mandat baru dari rakyat.
Seruan UMNO untuk GE15 awal telah dikritik oleh oposisi dan anggota Kabinet Ismail Sabri sendiri karena Departemen Meteorologi Malaysia telah memperingatkan banjir selama musim monsun timur laut, yang biasanya dimulai pada bulan November dan berakhir pada Maret.
Menyusul pembubaran parlemen, Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengatakan dia tidak punya pilihan selain menyetujui pembubaran parlemen.
Dalam sebuah pernyataan pada 10 Oktober lalu, Pengawas Keuangan Rumah Tangga Kerajaan Istana Negara, Ahmad Fadil Syamsuddin, mengatakan bahwa penguasa kecewa dengan perkembangan politik saat ini di negara itu. (okezone)