seputar-Kabanjahe | Bupati Langkat Terbit Rencana PA bersama Wakil Bupati H Syah Afandin terus mengikuti pembinaan dan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mencegah praktik korupsi.
Seperti hari ini, keduanya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah, bersama Direktur Koordinasi dan Supervisi I KPK Didik Agung Wijanarko dan Kepala Satgas Pencegahan KPK Maruli Tua, di Aula Kantor Bupati Karo di Kabanjahe, Kamis (10/6/2021).
Di sela Rakor, Bupati Langkat mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan KPK hingga membawa Langkat berhasil mencapai WTP dengan hasil yang baik.
“Terima kasih atas bimbingannya,” sebut Bupati.
Selain itu, Bupati juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk tidak puas dengan pencapaian yang didapat. Tetapi terus merapatkan barisan untuk bekerja keras, ikhlas, dan tuntas guna membangun Langkat religius, maju, dan sejahtera.
“Hindari korupsi, mari kita membangun Langkat untuk kesejahteraan bersama,” ajaknya.
Hal senada disampaikan Wabup Langkat yang juga berterima kasih baik kepada KPK maupun BPK RI atas keberhasilan Pemkab Langkat memeroleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dua tahun berturut (2019-2020).
Sementara, Didik selain memberikan apresiasi terhadap MCP Langkat, juga memberikan arahan untuk fokus pada koordinasi pencegahaan korupsi dan perbaikan capaian MCP sehingga bisa menyejahterakan masyarakat.
Ia mengatakan, ada poin penting dan terus berkomitmen untuk menjalankan roda pemerintahan agar tidak ada korupsi.
Poin itu, memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan daerah dengan mengacu pada MCP, dengan terus melakukan koordinasi, monitor dan evaluasi bersama KPK.
Menghindari dan mencegah monopoli proyek, pengaturan proyek dan modus lainya. Tidak melakukan intervensi terhadap proses dan pengadaan barang dan jasa.
Didik juga menyebutkan, alasan pihaknya mengajak para istri dari pimpinan daerah untuk hadir pada Rakor, yakni karena peran istri sangat penting dalam pencegahan korupsi.
“Sebab istri sosok yang paling dekat dengan suami, sehinga diharapkan dapat ikut mengawasi dan mencegah bila terindikasi melakukan korupsi,” terangnya.
Selanjutnya, Maruli Tua memaparkan capaian MCP empat kabupaten yang saat ini sudah mendapatkan hasil baik, yaitu Langkat, Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat. Namun Ia berharap, ke depannya terus ditingkatkan lagi.
“Agar komitmen memperbaiki tata kelola sistem pemerintahan daerah, dapat menghindari korupsi,” sebutnya.
Selanjutnya, Rakor dilanjutkan penandatangan komitmen bersama, program pemberantasan korupsi terintegrasi oleh Bupati Langkat, Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat.
Serta penyerahan sertifikat tanah pemerintah oleh BPN dari 4 kabupaten tersebut. Langkat sebagai tertinggi persentasenya mencapai 100 Persil.
Turut hadir Ketua TP PKK Langkat Tiorita Terbit Rencana, Wakil Ketua TP PKK Langkat Endang Syah Afandin, Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin, Ketua DPRD Langkat Sribana PA, Wakapolres Langkat, Kajari Langkat, Kepala BPN Langkat, Inspektur Langkat, serja sejumlah kepala perangkat daerah Pemkab Langkat lainnya. (DN)