seputar-Tapanuli Utara | Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) menyatakan siap menggelar belajar tatap muka di sekolah. Belajar tatap muka akan dilaksanakan meski Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi belum memberikan izin.
Bupati Taput Nikson Nababan mengatakan pelaksanaan sekolah tatap muka ini sebenarnya sudah mereka lakukan. Namun, belajar tatap muka disetop sementara karena ada lonjakan penyebaran virus Corona di Taput.
“Karena naik COVID bulan lalu kita hentikan tatap muka,” kata Nikson saat dihubungi, Selasa (8/6/2021).
Nikson mengatakan sekolah tatap muka di Taput ini segera dilakukan lagi. Dia mengatakan sekolah tatap muka bakal dilakukan jika pertambahan kasus baru tidak mengalami lonjakan signifikan.
“Kalau minggu ini sudah kembali normal, kita kita mungkin buka lagi tatap muka,” ucap Nikson.
“Mudah-mudahan minggu depan (sekolah tatap muka dilakukan),” tambahnya.
Nikson menyebut pihaknya berani menggelar belajar tatap muka di sekolah karena ada restu dari Mendikbud-Ristek Nadiem MAkarim. Dia menjamin sekolah tatap muka di Taput tetap mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penyebaran Corona.
“Di aturan itu, bagi daerah yang siap melaksanakan dengan prokes saya pikir tidak masalah,” jelas Nikson.
Sebelumnya, Gubsu Edy mengatakan belum mengizinkan sekolah tatap muka. Edy mengatakan hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan korban COVID-19.
“Tatap muka belum saya izinkan. (Izinnya) tergantung nanti situasi, tadi kan baru dijawab COVID-19 masih menghantui kita,” kata Edy di Rumah Dinas Jabatan Gubsu, Medan, pada Kamis (3/6).
“Tak mungkin anak sekolah kita korbankan hanya gara gara kita menuntut pendidikan tatap muka,” tambahnya.
Sikap Gubsu Edy Rahmayadi ini dikritik Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting. Baskami menilai Edy membuat keputusan secara sepihak.
“Kita jangan mengambil sikap sendiri, koordinasi dengan kepala daerah,” kata Baskami kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).
Baskami mengatakan Edy seharusnya berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota untuk mengetahui situasi di daerah. Menurut Baskami, bupati dan wali kota juga memiliki tanggung jawab menentukan kebijakan di daerahnya.
“Saya pikir bupati dan wali kota juga punya tanggung jawab. Kita koordinator boleh, yang mengetahui daerah itu gimana situasinya kan bupati/wali Kota,” ucapnya.
Baskami mengatakan dirinya sudah menyarankan Edy mengumpulkan bupati dan wali kota untuk membahas sekolah tatap muka. Baskami meminta Edy mengizinkan sekolah tatap muka digelar karena belajar daring terlalu lama bisa berdampak buruk ke anak-anak.
“Saya sudah usulkan supaya Gubernur mengumpulkan kepala-kepala daerah, bupati dan wali kota. Diundang dulu mereka, membicarakan keputusan menteri, dibicarakan sama-sama,” tutur Baskami.
“Daring ini kan udah dua tahun, nggak bagus ke anak-anak. Tapi karena supaya anak anak terhindar dari COVID, ya okelah. Tapi kalau bertanggungjawab dia kepala daerahnya, yes, apa salahnya dibuka. Tapi dengan prokes ketat,” imbuhnya. (detik)