seputar – Medan | Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto membagikan 1.117 sertifikat aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan juga kabupaten/kota. Hadi mengatakan langkah tersebut sudah menyelamatkan aset senilai Rp 643,9 triliun.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih atas sinergi kolaborasi pemerintah daerah, KPK, BPN, dan seluruh jajaran yang telah berhasil mensertifikatkan lebih dari 1.000 bidang atau kurang lebih 1.117,” kata Hadi Tjahjanto saat sambutan di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (20/7/2023).
Meskipun begitu, Hadi menyebutkan masih perlu sinergitas semua pihak untuk mensertifikatkan aset pemerintah daerah yang lain. Sebab, masih banyak aset pemerintah daerah yang belum bersertifikat.
“Masih banyak lagi bidang-bidang yang belum bisa tersertifikatkan, kita masih memerlukan sinergitas, di antaranya adalah seperti yang disampaikan tadi Pak Gubernur, kalau bidang-bidang tanah di provinsi, kabupaten/kota masih banyak yang belum bersertifikat,” sebutnya.
Mantan Panglima TNI ini mengungkapkan ada beberapa kendala dalam mensertifikatkan aset pemerintah daerah. Seperti pemerintah daerah belum penyerahan berkas miliknya.
“Permasalahan yang pertama adalah, sesungguhnya bidang-bidang itu sudah diukur, namun berkas-berkas dari kabupaten/kota yang belum segera diserahkan,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah daerah dinilai tidak bisa menunjukkan lokasi aset. Termasuk dengan batas-batas areal aset tersebut.
“Permasalahan yang kedua adalah, kabupaten/kota juga belum bisa menunjuk dimana lokasinya, apabila lokasinya bisa ditunjukkan, belum bisa menunjukkan dimana batasnya,” ucapnya.
“Termasuk juga masih banyak aset-aset pemerintah daerah yang masuk ke dalam kawasan hutan, ini yang harus segera diselesaikan,” imbuhnya.
Meskipun demikian, Hadi optimis jika aset-aset tersebut akan segera tersertifikatkan. Dengan catatan semua pihak harus pro aktif dan ditambah lagi pengalaman pemerintahan daerah dalam mensertifikatkan aset.
“Namun dengan kerja keras dan dukungan dari KPK, saya yakin seluruh tanah-tanah milik pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, semua bisa diselesaikan, asal seperti yang disampaikan oleh kepala BPN tadi kita harus pro aktif,” bebernya.
Pemprov Sumut dan Pemko Medan menjadi pemerintah daerah yang paling banyak diberikan sertifikat oleh Hadi. Setidaknya, kedua pemerintah daerah itu mendapat 200 sertifikat.
Hadi menyebutkan jika dengan menderita 1.117 aset pemerintah daerah, telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp 643,9 triliun.
“Dari apa yang sudah kita kerjakan, setidaknya kurang lebih Rp 643,9 triliun aset-aset sudah kita selamatkan,” tutupnya. (detik)
