seputar-Binjai | Kekosongan di sejumlah kursi jabatan kepala dinas di lingkungan Pemko Binjai menjadi sorotan kalangan legislatif. Hal itu mencuat setelah beredarnya kabar adanya pejabat ‘pesanan’ oknum tertentu yang disinyalir akan menempati jabatan eselon II.
Meski Sekretaris Daerah Kota Binjai menepis rumor tersebut, Ketua DPRD Binjai H Noor Sri Alamsyah Putra ST, mengingatkan agar penempatan pejabat tetap menjaga prinsip ‘The right man on the right place.’
“Penempatan pejabat harus sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya, karena hal itu akan berdampak langsung terhadap jalannya roda pemerintahan. Wali Kota Binjai harus selektif dalam hal ini,” tegas Kires, sapaan karib Noor Sri Alamsyah, Kamis (1/7/2021)
Secara khusus, Kires menyebut Fraksi Golkar akan mengawal rotasi jabatan di lingkungan Pemko Binjai. Karena menurutnya, manajemen sumber daya manusia (SDM) sangat penting dalam sebuah sistem.
“Prinsip ‘The right man on the right place’ dalam organisasi pemerintahan menjadi perhatian serius bagi kita bersama. Untuk itu, tempatkanlah orang sesuai dengan kemampuannya agar pekerjaan bisa berjalan dengan optimal. Sebab saya dengar, isunya ada lobi-lobi oleh oknum terkait lelang jabatan di lingkungan Pemko Binjai,” pungkas Kires yang juga Ketua DPD Golkar Binjai.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Binjai Irwansyah Nasution menjelaskan soal lelang jabatan yang nantinya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebab hal itu kini belum bisa dilakukan karena masa jabatan Wali Kota Binjai belum genap enam bulan usai dilantik pada Februari 2021 lalu.
Untuk diketahui, sejumlah jabatan lowong yang kini diisi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Plt diantaranya Kasat Pol PP, Kepala BKD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan (Disnakerperindag), dan Kalaksa BPBD. (anora)