seputar-Samosir | Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Samosir melakukan aksi unjuk rasa damai ke Kantor DPRD Samosir, Selasa (28/09/2021).
Selain menuntut agar DPRD mendorong pembubaran Staf Khusus Bupati Samosir, massa juga membentangkan poster menuntut agar APBD pro rakyat.
Mereka diterima Ketua DPRD Samosir Sorta Ertaty Siahaan, Wakil Ketua I Pantas Marroha Sinaga dan Wakil Ketua II Nasip Simbolon.
Juru Bicara Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Samosir, Jautir Simbolon menuntut supaya DPRD Samosir membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait pelaksanaan tender ulang serta mengusut tuntas persekongkolan tender di Kabupaten Samosir.
“Kami menyarankan agar DPRD pro-aktif memantau jalannya proses pengusutan oleh pihak kepolisian mengenai pelaksanaan tender ulang yang dilaksanakan unit layanan pengadaan (ULP). Mari kita dukung sepenuhnya Polres Samosir mengusut tuntas dugaan tindak pidana pembatalan beberapa tender dan tender ulang akibat persekongkolan,” ucap Jautir Simbolon.
Selain itu meminta DPRD membentuk Pansus untuk penyelidikan terhadap penyebab ditariknya Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pemerintah pusat dari Pemkab Samosir.
Menurut Jautir, pemerintah pusat beranggapan bahwa Pemkab Samosir tidak mampu mengelola anggaran sehingga harus ditarik kembali ke pusat. Padahal, Bupati Samosir sebelumnya telah berjuang untuk melobi bantuan ke pemerintah pusat.
Jubir Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Samosir lainnya, Rokiman Parhusip menuntut supaya DPRD Samosir tidak mengesahkan anggaran untuk Staf Khusus Bupati Samosir atau tim percepatan pembangunan yang bukan ASN, dikarenakan tidak memiliki payung hukum.
“Kami bukan maksud mengancam. Jika DPRD tetap mengesahkan anggaran Staf Khusus di R-APBD, maka akan turut diproses hukum, karena tidak memiliki payung hukum,” tegas Rokiman.
Tuntutan lainya, agar sepenuhnya urusan pemerintahan tidak diintervensi oleh orang tua Bupati.
“Jangan ada Bupati bayangan di Kabupaten Samosir ini. Seolah-olah turut menjalankan roda pemerintahan yang dapat berdampak menjadi suatu kemunduran bagi daerah ini. Intinya DPRD Samosir jangan diam melihat kondisi ini,” tandas Rokiman.
Tuntutan lainya supaya Bupati Samosir fokus untuk memenuhi dan menepati seluruh janji-janji kampanye seperti pupuk dan bibit tanaman gratis, beasiswa untuk SD, SMP, S1, S2 dan S3 gratis serta pembangunan infrastruktur tidak membebani APBD, tetapi semuanya dari APBN, karena APBD khusus untuk kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi tuntutan Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Samosir, Ketua DPRD Samosir Sorta Ertaty Siahaan mengaku telah mempertanyakan urgensi dari Staf Khusus Bupati Samosir.
“Dalam pembahasan R-APBD Tahun Anggaran 2021, kami (DPRD) mempertanyakan Staf Khusus atau tim percepatan pembangunan. Karena tidak terlalu urgensi, sementara akan menyedot anggaran yang tidak sedikit,” ucap dia.
Mengenai anggaran DAK yang ditarik pemerintah pusat, menurut Sorta menjadi kelemahan bagi Pemkab Samosir, karena mendapat penilaian dari pemerintah pusat tidak mampu mengelola anggaran. Sehingga dampaknya, anggaran tahun berikutnya makin kecil ke daerah ini.
Unjuk rasa ini mendapat pengawalan super ketat dari Polres Samosir. (Hot)