seputar – Simalungun | Puluhan warga dari Gerakan Selamatkan Simalungun berunjuk rasa di halaman kantor DPRD Simalungun, Senin (16/11/2020). Para pengunjuk rasa menyuarakan tolak politik dinasti di Kabupaten Simalungun.
Koordinator aksi Fransiskus Saragih mendesak aparat hukum agar menegakkan supremasi hukum.
Adapun keterlibatan ASN, Kades dan perangkat Nagori yang mendukung salah satu Paslon Bupati pada Pilkada Simalungun 2020 harus diawasi.
“Mendesak Bawaslu untuk mengusut keterlibatan ASN dalam mendukung salah satu Paslon Bupati,” kata orator.
Pada kesempatan ini, pengunjuk rasa juga mendesak DPRD Simalungun untuk menggunakan haknya mempertanyakan keabsahan ijazah Bupati Simalungun JR Saragih dan laporan keuangan daerah selama dua tahun terakhir.
“Polri, Kejati dan KPK segera mengusut tuntas dugaan korupsi di Simalungun, terkait mark up pengadaan kantor dan rumah dinas Bupati Tahun 2011 dengan perkiraan kerugian Rp 30 Miliar dan dana Covid 19 tahun 2020,” kata pengunjuk rasa.
Aksi unjuk rasa berlangsung damai dan diwarnai dengan aksi teatrikal kebudayaan Simalungun.
Sementara itu, Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani mengatakan, masyarakat punya kedaulatan penuh untuk menentukan sikap terkait politik dinasti.
“Kita serahkan kepada rakyat tentang sikap politik dalam menentukan pemimpin pada Pilkada Simalungun,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seluruh ASN, kepala desa dan perangkat nagori sudah diimbau untuk netral. DPRD kata Sibarani, telah meminta Bawaslu menelusuri dugaan keterlibatan ASN dan kepala desa yang mendukung salah satu Paslon.(hetanews)