seputar-Medan | Ajakan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution ke pemerintah pusat untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur di Kota Medan sepertinya belum mendapat tanggapan serius.
Hal ini terungkap saat rapat Sinkronisasi Program/Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran (TA) 2022 di Balai Kota Medan, Kamis (10/3/2022). Dalam rapat tersebut menantu Presiden Joko Widodo itu sempat menyinggung soal ego sektoral.
Banyak pihak menilai sekali pun Bobby Nasution menantu Presiden Jokowi, faktanya komunikasi dengan pemerintah pusat tidaklah mudah dilakukan.
Merespon persoalan ini, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan Syaiful Ramadhan menilai permasalahan yang terjadi selama ini di Kota Medan adalah komunikasi yang sepertinya belum nyambung dengan pemerintah pusat.
“Persoalan ini sudah lama, seperti di kepemimpinan Wali Kota Medan sebelumnya juga sama. Kita menilai ada komunikasi yang belum nyambung sehingga persoalan dari tahun ke tahun sama seperti ini. Problem ini perlu dipecahkan bersama,” kata Syaiful kepada wartawan di Medan, Jumat (11/02/2022).
Disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Medan ini, pihaknya mendukung Pemerintah Kota Medan terus menekan pusat agar memiliki kepekaan terkait persoalan di daerah seperti sungai, jalan nasional, jembatan serta proyek strategis lainnya.
“Kita sangat mendukung komunikasi ini terus diintensifkan, persoalan yang ada selama ini harus mampu terjawab sehingga persoalan di daerah bisa segera diatasi,” jelasnya.
Parpol penting bagi Bobby
Dalam membuka komunikasi yang tersumbat ini, Syaiful Ramadhan mengingatkan Wali Kota Medan tidak mengenyampingkan peran partai politik. Dalam upaya memecahkan ego sektoral ini, peran partai politik juga sangat penting bagi Bobby Nasution dalam menyelesaikan komunikasi dan ego sektoral yang terjadi.
“Peran partai politik dalam persoalan ini sangat besar, di mana parpol bisa menggerakkan Anggota DPR di pusat untuk bersama mendorong persoalan ini agar bisa diselesaikan,” jelasnya.
Ketika aspirasi di daerah disampaikan, perwakilan masyarakat di DPR juga bisa memberikan tekanan sehingga persoalan yang ada bisa lebih mudah diselesaikan.
“Ketika aspirasi disampaikan dan menjadi pembahasan di pusat maka akan lebih mudah diselesaikan,” katanya.
Diketahui, bahwa sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR TA 2022 yang masuk wilayah Kota Medan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang masuk Kota Medan sekitar Rp113,4 miliar, Direktorat Jenderal Bina Marga sekitar Rp7,2 miliar, Direktorat Jenderal Cipta Karya sekitar Rp69 miliar, Direktorat Jenderal Perumahan Rp149 miliar.
Namun yang terjadi, beberapa usulan dari Pemko Medan yang sudah dimasukkan tapi belum ditindaklanjuti. Salah satunya yang diusulkan ke Direktorat Jenderal Bina Marga yakni pembangunan flyover senilai Rp250 miliar, tapi yang dianggarkan baru Rp5,8 miliar.
Wali Kota Medan juga berharap adanya pelimpahan wewenang terhadap pembenahan beberapa alur sungai.
Salah satunya yang disebutkan Bobby adalah perbaikan dinding Sungai Denai di Jalan Seksama, Gang Raja Aceh yang telah dikerjakan BWS Sumatera II.
Tak lama setelah diperbaiki dinding sungai itu rusak, meski masih bisa dilalui warga. Tapi pascabanjir, dinding sungai hancur dan warga tak dapat lagi melintas. (gus/red)