seputar-Medan | Fraksi PDIP DPRD Sumut menyampaikan siap mendukung Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi untuk menjadi gubernur 2 periode dengan syarat. Apa syarat yang diajukan F-PDIP ini?
Hal ini disampaikan F-PDIP saat rapat paripurna pandangan akhir fraksi di DPRD Sumut tentang P-APBD Sumut 2021. Awalnya disampaikan soal rusaknya data anggaran pembangunan yang dimiliki Pemprov Sumut.
“Fakta-fakta rusaknya hamparan data tersebut menggiring kami untuk berpendapat bahwa alokasi anggaran dari tahun ke tahun di Sumatera Utara selama periode pemerintahan tahun 2018-2021 tidak berdasarkan pada pemetaan persoalan dan kebutuhan masyarakat yang berangkat dari hamparan data yang valid,” kata anggota DPRD F-PDIP, Penyabar Nakhe.
“Pendapat ini menjadi benar adanya sering dengan permintaan maaf saudara Gubernur yang belum memberikan yang terbaik,” tambahnya.
Nakhe mengatakan seharusnya evaluasi anggaran dari tahun ke tahun dan hasil reses yang dilakukan oleh DPRD dapat menjadi data bagi Pemprov Sumut. Data-data ini seharusnya dikelola dengan baik untuk menjadi bahan bagi Pemprov Sumut dalam mengelola pemerintahan.
“Berangkat dari pemetaan itu maka alokasi anggaran pembangunan disesuaikan dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat, seperti pertanian, pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum. Dengan demikian alokasi anggaran pembangunan benar-benar bisa menjawab berbagai persoalan dan bisa menyentuh kebutuhan masyarakat real masyarakat Sumut,” tutur Nakhe.
F-PDIP kemudian menuding Gubsu sering merusak hamparan data saat memberikan jawaban-jawaban normatif dan apologis dari persoalan-persoalan kebutuhan masyarakat yang disampaikan oleh anggota DPRD Sumut.
“Jawaban-jawaban normatif dan sangat apologatif tersebut berakibat pada rusaknya hamparan data yang seharusnya bisa kita dapati secara paripurna dari bandingan data yang diberikan oleh saudara Gubernur,” katanya.
“Banyak contoh rusaknya hamparan data yang diakibatkan dari hal itu, seperti data potensi learning loss dalam dunia pendidikan, jumlah pasien COVID-19, data kemiskinan, data pengangguran, ruas dan panjang jalan yang rusak, dan lain sebagainya,” imbuh Nakhe.
Nakhe kemudian berbicara soal kemungkinan dukungan F-PDIP terhadap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi maju di periode kedua. Nakhe mengatakan hal itu mungkin terjadi jika dua tahun masa jabatan Edy bisa lebih baik.
“Kami meyakini bahwa ada keinginan dari Saudara Gubernur untuk melanjutkan masa kerjanya pada periode kedua yaitu periode tahun 2024-2029, mohon maaf kami bila hal itu salah dan kami berharap itu tidak salah,” jelas Nakhe.
“Tentunya kami akan memberikan apresiasi dan mungkin saja dukungan atas keinginan untuk melanjutkan pada periode kedua, dengan syarat bahwa di dua tahun anggaran tersisa masa kerja periode pertama Saudara Gubernur benar-benar berangkat dari data dan pemetaan yang sesuai dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat Sumut,” paparnya. (detik)