seputar – Jakarta | Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan kerja sama politik antara partainya dengan PKB otomatis berakhir setelah Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menerima tawaran NasDem untuk berkoalisi.
Koalisi PKB-NasDem ini disebut-sebut mengusung Anies Baswedan dan Cak Imin sebagai bakal capres dan cawapres di Pilpres 2014.
“Dengan dinamika yang terjadi serta terhadap keputusan yang telah diambil oleh PKB yaitu menerima kerja sama politik dengan Partai NasDem, sehingga otomatis menyebabkan kerja sama politik Gerindra dan PKB berakhir atau koalisi KKIR menjadi bubar dengan sendirinya,” kata Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/9).
Kendati begitu, Dasco memastikan Gerindra akan tetap menjalin komunikasi baik dengan PKB meskipun kini berbeda poros koalisi.
“Pada prinsipnya kami menghormati, mengucapkan selamat berjuang, serta mengajak untuk bersama-sama menjaga iklim pemilu yang akan datang dengan sejuk dan damai agar Pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar,” ujar dia.
Di sisi lain, Dasco menyebut perubahan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dilakukan Ketum Gerindra Prabowo Subianto juga bukan untuk ‘menyingkirkan’ PKB dari koalisi.
Menurutnya, penamaan KIM terjadi spontan saat perayaan HUT PAN, 29 Agustus lalu. Saat itu Prabowo melihat semua partai koalisi sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju yang sama-sama bertujuan melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Bahwa pemberian nama KIM bukan berarti membubarkan kerjasama politik antara Gerindra dan PKB serta menghilangkan hak PKB, karena sejatinya perubahan nama itu bertujuan menyelidikan empat partai yang berkoalisi,” katanya.
Senada, Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid juga mengungkap bahwa partainya sudah keluar dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang digagas Prabowo.
“Kan Ketua Umum kami sudah dikasih tahu kalau nama koalisinya sudah bukan KKIR lagi. Otomatis dengan sendirinya ya [cabut],” kata Hasanuddin, di Kantor DPW PKB Jatim, Surabaya.
PKB resmi menerima tawaran kerja sama NasDem untuk menjodohkan Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu diumumkan usai DPP PKB menggelar rapat pleno gabungan bersama Dewan Syuro dan Tanfidziyah, serta DPW se-Indonesia, di Kantor DPW PKB Jatim, Surabaya, Jumat (1/9) sore.
“Barusan diputuskan yang pertama kami menerima dan akan menindaklanjuti lamaran Partai Nasdem kepada Ketua Umum kami Gus Muhaimin, untuk bersama maju Pilpres 2024 dengan saudara Anies Baswedan,” kata Hasannudin.
PKB sebelumnya mengusung Prabowo sebagai bacapres bersama dengan Partai Golkar, PAN, PBB, dan Gerindra sendiri.
Koalisi ini peleburan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP, serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yakni Gerindra dan PKB. Kendati demikian, PPP tidak ikut dalam peleburan ini.
Baru-baru ini, koalisi ini berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Kini, setelah menerima tawaran NasDem, PKB resmi keluar dari KIM. PKB disebut bakal menduetkan Anies Baswedan dengan ketumnya, Cak Imin.
Tim 8 Resmi Bubar
Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyatakan Tim 8 resmi bubar karena partainya tak lagi mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.
“Soal Tim 8 otomatis bubar karena kita enggak di situ,” kata Andi usai mengikuti rapat bersama Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor, Jumat (1/9).
Andi mengatakan Partai Demokrat tidak lagi berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) lantaran terjadi pengingkaran kesepakatan yang dibangun selama ini.
“Dengan keputusan menyatakan tidak lagi berada di KPP dengan demikian tidak lagi juga mendukung Anies capres, kami tidak lagi juga terikat dengan piagam kerjasama koalisi,” ujarnya.
KPP dibentuk pada 14 Februari 2023. Peresmian koalisi itu dibarengi dengan penandatanganan piagam koalisi, yakni oleh Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.
Piagam tersebut berisi enam butir, antara lain bernama Koalisi Perubahan untuk Persatuan, sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres, memberikan mandat bagi capres untuk menentukan cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan.
Kemudian mendeklarasikan capres-cawapres dalam waktu yang tidak terlalu lama, memberikan keleluasaan bagi capres untuk memperluas dukungan politik, dan membentuk sekretariat guna menyelenggarakan keputusan KPP.
Ketiga partai itu juga membentuk Tim 8 untuk membantu Anies. Anggota tim 8 terdiri dari perwakilan NasDem, Demokrat, PKS, dan pihak dari Anies.
Sementara itu, mantan anggota Tim 8 Utusan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengaku sudah memprediksi bahwa PKB bakal mendukung Anies di Pilpres 2024. Menurutnya, isu itu kian menguat belakangan ini.
Iftitah menyebut isu Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin jadi cawapres Anies sesungguhnya sudah mencuat sejak Desember 2022, beberapa bulan sebelum piagam KPP diteken pada 14 Februari.
“Nah jadi, sebetulnya PKB ini predictable masuknya itu, karena informasinya itu makin kuat, makin kuat, makin kuat,” kata Iftitah di Cikeas, Jumat (1/9).
Selain PKB, Iftitah juga membeberkan peluang Golkar bergabung. Bahkan, dia mengatakan sempat ada rencana deklarasi bersama pada 16 Juli lalu. Namun, hal itu pada akhirnya tak terjadi. Iftitah tidak membeberkan alasan gagalnya Golkar bergabung.
“Tetapi belakangan kami tahu itu tidak (terjadi),” ucap dia.
Dalam beberapa hari terakhir, ramai kabar duet Anies Baswedan dan Cak Imin sebagai bakal capres dan cawapres di Pilpres 2024. Pemasangan itu disebut Partai Demokrat sebagai hasil kerja sama politik PKB dan Partai NasDem.
Demokrat selaku salah satu pengusung Anies merasa keputusan itu diambil sepihak oleh NasDem dan Anies. Pada Jumat (1/9), Demokrat langsung menggelar rapat Majelis Tinggi Partai yang dipimpin Ketua MTP Susilo Bambang Yudhoyono.
Usai pertemuan, Majelis Tinggi menyatakan Demokrat membatalkan dukungan mereka terhadap Anies di Pilpres 2024. Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan hal itu buat Tim 8 otomatis bubar. (CNN)
