seputar – Jakarta | Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memutuskan menerima tawaran kerja sama politik yang diajukan Partai NasDem untuk menduetkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024.
Keputusan tersebut ditetapkan usai rampungnya rapat pleno gabungan DPP PKB yang digelar di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Timur, Jalan Menanggal, Surabaya, Jumat sore.
Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar memastikan deklarasi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin besok siang di Surabaya. Halim mengatakan deklarasi digelar di Hotel Majapahit Surabaya, hari ini, Sabtu (2/9/2023).
“Jadi,” kata Halim di Kantor DPW PKB Jatim, Jumat (1/9/2023).
Dia menyampaikan deklarasi akan dihadiri Anies Baswedan dan Cak Imin. Selain itu dihadiri juga pengurus NasDem.
Deklarasi rencananya bakal digelar di Hotel Majapahit, Tunjungan Surabaya pada pukul 14.00 WIB.
Kemudian dalam rapat pleno gabungan itu juga, DPP PKB juga meminta arahan dan pandangan dari para kiai, tokoh, serta kader internal partai terkait pengambilan keputusan terhadap tawaran kerja sama politik dengan NasDem untuk memasangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
“Jadi, Anies-Muhaimin kira-kira disingkat ‘AMIN’,” ucapnya.
“Para kiai mendukung penuh, memberikan dorongan apa yang terbaik buat PKB. Bismillahi tawakkaltu alallah, mlaku, budal gus, berangkat berdua,” tambahnya.
Oleh karena itu, dia berharap pasangan “AMIN” bisa meraih hasil positif di perhelatan Pilpres 2024.
“Saya berdoa dan berharap pasangan ini bisa menjadi pasangan yang menang di Pilpres 2024,” kata Sekjen.
Sementara, Hasannudin Wahid masih belum memberikan informasi terkait pelaksanaan deklarasi pasangan “AMIN”.
“Terkait kapan deklarasinya, di mana, dan jam berapa akan kami segera beritahu besok,” kata dia.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Komentar Demokrat
Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan hal tersebut sudah bukan menjadi urusan partainya lagi.
“Bukan urusan kita lagi, bukan urusan kita lagi lah,” kata Andi di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).
Andi mengaku sampai saat ini tidak ada itikad dari Anies maupun Partai NasDem untuk berkomunikasi dengan Partai Demokrat. “Nggak (tidak ada komunikasi dari Anies),” ujarnya.
Ketika ditanya peluang untuk kembali kerja sama, dia menyebut Partai Demokrat akan move on. Dia mengatakan partainya akan membangun koalisi baru dengan parpol lain.
“Kan sudah selesai kita dengan itu, kita harus move on dong. Harus move on menuju babak selanjutnya untuk Pilpres 2024 ini, yaitu kita membangun koalisi baru dengan teman-teman dari partai-partai lain. Yang lalu, lalu lah sudah, kita sudah ditinggalkan, dan sudah pergi sama orang lain, ya sudah kita moveon,” ungkap dia.
Sebelumnya, Majelis Tinggi Partai Demokrat selesai menggelar rapat menyikapi geger duet Anies Baswedan-Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Demokrat tidak lagi mendukung Anies Baswedan.
“Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024,” kata Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Andi Mallarangeng di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).
Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya mengutarakan ekspresi para kader Demokrat. SBY mengungkap herannya para kader ketika partainya diperlakukan sebagai musuh negara.
“Kader Demokrat dengan pikiran yang tidak happy, ‘Pak, kok Demokrat ini, memang oposisi, kok diperlakukan sebagai musuh negara, kita kan bukan partai terlarang, kader Demokrat juga bukan teroris, harusnya diperlakukan sama seperti warga lain’. Itu ekspresi kegalauan dirinya, saya tekun mendengarnya,” ucap SBY. (tvone/detik)
