seputar-Jakarta | Hampir dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali mencuat. Beberapa menteri dinilai perlu diganti karena tidak bekerja maksimal dan memiliki konflik kepentingan.
“Menteri yang kinerjanya standar dan banyak konflik kepentingan, semuanya merugikan Jokowi, jadi perlu diganti,” kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin kepada MNC Portal, Minggu (7/11/2021).
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu, menteri-menteri yang harus dirombak di antaranya Menteri Kesehatan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves).
“Ya (mereka harus diganti). Namun persoalannya apakah berani Jokowi me-reshuffle menteri-menteri tersebut. Karena sering kali menteri yang kinerjanya di bawah standar aman-aman saja,” katanya.
Perombakan, kata Ujang, penting dilakukan saat ini. Selain mengganti menteri-menteri yang berkinerja jelek, juga untuk mengakomodasi masuknya PAN yang merapat ke kubu pemerintah.
“Penting (reshuffle). Bukan hanya untuk mengakomodir masuknya PAN di kabinet kerena telah masuk koalisi Jokowi. Tetapi juga untuk mengevaluasi dan mengganti menteri-menteri yang memble,” katanya.
Reshuffle, lanjut Ujang, juga sangat penting dilakukan agar memberikan dampak positif bagi Presiden Jokowi. Serta dapat memaksimalkan pekerjaan rumah dari Presiden Jokowi ke depannya.
Hadi Tjahjanto Masuk Kabinet
Sementara itu Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bakal memasuki masa pensiun pada akhir November 2021. Presiden Jokowi pun telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai penggantinya.
Pergantian Panglima TNI juga diikuti isu reshuffle kabinet. Hadi Tjahjanto dikabarkan akan masuk dalam Kabinet Indonesia Maju.
Terkait hal ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut pihaknya belum bisa memastikan apakah Hadi ikut masuk dalam rencana reshuffle kabinet Jokowi. “Itu tunggu saja waktunya, kita belum bisa memberikan jawaban,” kata Moeldoko di kantornya, Jumat (5/11/2021).
Menurut Moeldoko, Hadi tidak perlu terburu-buru ikut serta dalam reshuffle kabinet. Moeldoko mencotohkan saat dirinya memilih istirahat terlebih dahulu usai pensiun dari jabatan Panglima TNI.
Waktu istirahat itu, kata Moeldoko, dapat dimanfaatkan Hadi untuk bercengkrama dengan keluarga.
“Karena seperti saya dulu 2,5 tahun waktu istirahat dan itu cukup nyaman bagi siapa pun. Setelah bertugas mengemban tugas kurang lebih saya 35 tahun punya kesempatan 2,5 tahun betul-betul saat berarti bagi keluarga, bagi saya sendiri, menikmati waktu yang ada itu,” katanya.
Menurut Moledoko, setelah pensiun dari jabatannya, Hadi dapat lebih memaksimalkan waktu dengan keluarga dan menikmati masa istirahat setelah puluhan tahun mengemban tugas sebagai prajurit TNI.
“Jadi tidak harus habis pensiun mendapatkan jabatan baru dan seterusnya. Saya pikir apa yang saya rasakan itu sangat menarik bisa menikmati sesuatu yang berbeda selama dua setengah tahun,” katanya. (sindonews)