seputar-Jakarta | Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah untuk berhati-hati menata atribut partai. Jokowi mengatakan semestinya pemerintah daerah meminta izin kepada pengurus partai terkait pemindahan atribut.
Hal ini diungkap Jokowi merespons pencopotan baliho Ganjar-Mahfud Md dan atribut PDIP saat dirinya kunjungan kerja ke Gianyar, Bali. Jokowi menekankan perlunya komunikasi agar jangan sampai ada kesalahpahaman.
“Dan ini, saya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemkot, pemerintah pusat, semua harus netral,” kata Jokowi kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).
“ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti, apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semua tidak baik,” lanjut Jokowi.
Jokowi menekankan harus ada komunikasi pemerintah daerah jika ingin memindahkan atribut partai. Dia mengingatkan jangan sampai ada kesalahpahaman terkait hal itu.
“Harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar dicopot jelang kedatangan Jokowi ke Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Selasa (31/10) siang.
Dilansir detikBali, Selasa (31/10/2023), baliho Ganjar-Mahfud dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 Wita. Bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.
Baliho pasangan capres-cawapres dan bendera PDIP itu dicopot menjelang kedatangan Jokowi. Jokowi datang ke Balai Budaya Batubulan menyerahkan langsung bantuan pangan cadangan beras pemerintah bagi masyarakat penerima manfaat.
Kepala Satpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi kemudian buka suara perihal pencopotan yang dilakukan pihaknya itu. Dharmadi mengungkapkan pencopotan tersebut atas perintah Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
“Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara,” ujar Dharmadi saat dihubungi, Selasa (31/10/2023).
Dia mengatakan menerima perintah tersebut sekitar pukul 08.30 Wita. Dharmadi melanjutkan seluruh titik kunjungan kerja Presiden Jokowi harus steril dari atribut partai apa pun. Hal itu, kata dia, untuk membangun suasana netralitas di Bali agar tidak terkesan memihak salah satu capres.
Dharmadi juga mengaku sudah menghubungi pihak partai melalui Satpol PP di kabupaten/kota. Namun belum ada jawaban. Dia pun memastikan tidak merusak atribut yang diturunkan, hanya mengamankan. Nantinya, Dharmadi mempersilakan partai yang atributnya dicopot memasang kembali. (detikcom)
