seputar-Jakarta | Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei bahwa masih ada masyarakat yang tidak setuju dengan rencana pemerintah yang memberikan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster kepada masyarakat.
Tercatat, terdapat 54,8 persen masyarakat yang tidak setuju dan 41,7 persen yang setuju dengan adanya vaksin booster.
“Vaksin ketiga, 54,8 persen tidak setuju dan 41,7 persen setuju. Bahkan masyarakat lebih banyak yang tidak setuju, dibandingkan setuju,” kata Direktur Eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis hasil survei Indikator Politik Indonesia bertajuk “Pemulihan Ekonomi Pasca-Covid, Pandemic Fatigue, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024,” Minggu (9/1/2022).
Tidak hanya itu. Terdapat 63,2 persen masyarakat yang tidak setuju dengan adanya vaksin untuk anak-anak. Sementara terdapat 34,2 persen setuju dengan program yang sedang digencarkan pemerintah tersebut.
“Vaksin anak, banyak yang tidak setuju 63,2 persen, setuju 34,2 persen,” katanya.
Dia menjelaskan, isu tersebut harus menjadi perhatian pemerintah. Sehingga harus diatasi di luar dari ketersediaan vaksin dan vaksinator.
“Kalau masyarakat sendiri tidak ingin repot. Dan ini isu terkait dengan beberapa vaksin yang tidak terdistribusi dan potensial expired, karena makin lama makin sulit warga yang sudah divaksin, sementara masyarakat juga banyak yang menolak,” katanya.
Survei indikator politik ini dilakukan pada 6-11 Desember 2021 terhadap warga negara yang sudah memiliki hak pilih dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi.
Sampel ditarik dengan metode multistage random sampling. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Survei ini memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sebanyak plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Respon Kemenkes
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi memberikan respons atas hasil survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia (IPI) bahwa masih ada masyarakat yang tidak setuju dengan rencana pemerintah yang memberikan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster kepada masyarakat.
Nadia menegaskan, vaksin booster adalah vaksinasi lanjutan dan pilihan sebagai penambah proteksi untuk masing -masing individu. Untuk itu, adanya penolakan dari masyarakat menjadi masukan untuk Kemenkes.
“Jadi ini sebagai masukan, tetapi ada berbagai aspek yang harus dipertimbangkan,” kata Nadia dalam pesan singkatnya saat dihubungi, Minggu (9/1/2022). (beritasatu)