seputar-Jakarta | Pemerintah tidak lagi menggunakan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Pembatasan di Jawa dan Bali sekarang bernama PPKM Level 4.
PPKM level 4 akan mulai berlaku 21 Juli 2021 dan akan berakhir 25 Juli 2021. Pemerintah baru akan melonggarkan PPKM Level 4 bila kasus penularan covid-19 menurun pada 26 Juli 2021.
Kebijakan itu dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021. Nama baru PPKM disematkan dalam judul instruksi tersebut.
“Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali,” bunyi nama instruksi baru yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian pada Selasa (20/7/2021).
Secara umum, aturan itu masih menerapkan berbagai pembatasan yang berlaku selama PPKM Darurat. Aturan-aturan PPKM Level 4 mengadopsi ketentuan di inmendagri nomor 15, 16, 18, 19, dan 21.
Beberapa aturan yang diterapkan, misalnya, kerja dari rumah (work from home/WFH) 100 persen untuk sektor nonesensial. Kemudian, ada penutupan mal, pusat perbelanjaan, dan pusat perdagangan.
Kegiatan yang menimbulkan kerumunan, seperti resepsi pernikahan, dilarang. Sekolah dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Rumah ibadah pun tetap dilarang menyelenggarakan ibadah berjamaah
Masih ada pula kewajiban menunjukkan kartu vaksin bagi pelaku perjalanan jarak jauh. Masih ada juga kewajiban menunjukkan hasil tes PCR bagi penumpang pesawat dan hasil tes antigen untuk moda transportasi lain.
PPKM Level 4 berlaku di 122 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang sebelumnya menerapkan PPKM Darurat. Pembatasan ini berlaku selama lima hari ke depan.
“Instruksi menteri ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021,” bunyi diktum ketiga belas Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021.
Tak ada perubahan pada ketentuan PPKM Darurat dan PPKM Mikro pada dua instruksi baru tersebut. Pemerintah masih menerapkan pembatasan-pembatasan yang tertuang dalam Inmendagri nomor 15 hingga 21.
Misalnya, perkantoran di sektor nonesensial menerapkan kerja dari rumah (work from home/WFH) 100 persen. Sektor esensial boleh beroperasi dengan 50 persen karyawan di kantor. Adapun sektor kritikal boleh beroperasi 100 persen.
Sekolah dilakukan via internet atau tidak tatap muka. Tempat ibadah diminta tak menggelar ibadah berjamaah selama PPKM Darurat. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, termasuk resepsi pernikahan, dilarang untuk sementara.
Pusat perbelanjaan ditutup, kecuali akses ke restoran, supermarket, dan pasar swalayan. Pemerintah memperbolehkan supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari beroperasi hingga pukul 20.00 dengan pembatasan 50 persen pengunjung.
Aturan lainnya soal kartu vaksin yang menjadi syarat perjalanan jarak jauh dalam negeri. Syarat itu dilengkapi dengan hasil tes PCR bagi penumpang pesawat. Penumpang moda transportasi lainnya hanya diwajibkan menunjukkan kartu vaksin dan hasil tes antigen.
Untuk PPKM Mikro, pembatasan sedikit lebih longgar. Salah satu contohnya adalah kewajiban WFH bagi sektor nonesensial hanya 75 persen.
Dua aturan itu juga masih mencantumkan sejumlah protokol kesehatan. Misalnya, kewajiban tes per hari untuk setiap daerah. Pemerintah menargetkan 324.283 tes per hari untuk 122 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan perpanjangan PPKM Darurat. Kebijakan itu ditetapkan Presiden Joko Widodo usai masa penerapan PPKM Darurat habis pada Selasa (20/7).
“Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap,” kata Presiden Jokowi, disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7). (cnnindonesia)