seputar – Medan | Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus berupaya menutup peluang korupsi di lingkungan kerja pemerintahan tersebut, salah satunya dengan menerapkan sistem digitalisasi di berbagai sektor yang dianggap rawan terjadinya tindakan korupsi.
Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan, tindakan korupsi merupakan penyakit mental yang sejak lama sudah terjadi sehingga apabila terus dibiarkan maka akan memberikan efek yang sangat bahaya.
“Pemko Medan terus berupaya agar tindakan korupsi tidak terjadi dengan cara menerapkan digitalisasi di lingkungan Pemko Medan sehingga peluang untuk melakukan korupsi tertutup,” kata Bobby dalam acara bimbingan teknis (bimtek) dan kolaborasi pembinaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang digelar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kota Medan di Gedung GMKI Medan, Jalan Iskandar Muda, Kota Medan, Kamis (10/6/2021).
Bobby mengungkapkan, korupsi sebuah penyakit mental. Jika tidak bisa diubah dari sekarang, bisa memberikan efek yang sangat bahaya. Karena itu, Pemko Medan terus berupaya menutup lubang tindak pidana korupsi sekecil apapun. Salah satunya dengan mengubah sistem digitalisasi.
“Saya yakin sistem baru ini (digitalisasi) secara perlahan akan merubah mental korupsi, karena dengan sistem digitalisasi akan memperkecil peluang untuk korupsi,” kata Bobby yang hadir didampingi Kepala Kesbangpol Kota Medan Sulaiman Harahap, Plt Inspektur Kota Medan Laksamana Putra, dan Camat Medan Petisah M Agha Novrian.
Selain untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, lanjut Bobby, penerapan digitalisasi di Pemko Medan ini juga semakin mempercepat pelayanan dan mencegah terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu digitalisasi yang sudah diterapkan di Kota Medan adalah pembayaran parkir kendaraan.
“Meskipun baru beberapa ruas jalan saja yang kita terapkan digitalisasi untuk pembayaran parkir tetapi hasilnya sudah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan PAD Kota Medan. Sistem ini tidak hanya memudahkan masyarakat tetapi juga mencegah terjadinya kebocoran PAD,” ungkap Bobby.
Selain itu, tambah Bobby, penerapan sistem digitalisasi juga telah dilakukan dalam hal pengadaan barang dan jasa serta proyek. Dengan sistem ini maka pimpinan OPD tidak perlu lagi bertemu secara langsung dengan penyedia barang dan jasa ataupun kontraktor yang mengerjakan proyek.
“Dengan sistem digitalisasi yang ada saat ini pimpinan OPD tidak perlu lagi bertemu langsung dengan kontraktor. Ini bisa menutup terjadinya korupsi,” tambah Bobby.
Meskipun sistem digitalisasi mulai diterapkan di lingkungan Pemko Medan, namun Bobby tetap mengharapkan dukungan dan kolaborasi bersama dengan masyarakat. Artinya masyarakat juga harus ikut memantau kinerja dari Pemko Medan.
“Kota Medan milik kita semua, karenanya masyarakat harus ikut serta memantau Pemko Medan. Apabila pekerjaan kami sudah keluar dari integritas atau keluar dari yang telah kami canangkan maka saya berharap masyarakat mau mengingatkannya,” harap Bobby.
Selain Bobby Nasution, dalam acara tersebut juga turut hadir narasumber lainya yaitu K Kusdwidtanto S selaku Direktur Pembina Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. (BEN)