seputar – Jakarta | Pemerintah Tiongkok menuduh pemerintah Amerika Serikat “mengabaikan penderitaan” umat Islam, setelah Washington sempat memblokir rencana pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas konflik antara Israel dan Palestina.
Seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (15/5/2021), AS yang menjadi perisai diplomatik Israel di PBB, memblokir sesi sidang Dewan Keamanan PBB yang semula dijadwalkan pada Jumat (14/5) di tengah pertumpahan darah yang terus terjadi di Gaza. Namun, para diplomat mengatakan pemerintah AS akhirnya setuju untuk memindahkan sesi sidang Dewan Keamanan tersebut ke hari Minggu (16/5).
Di saat konflik di Gaza memanas, Tiongkok telah mengangkat masalah Palestina di Dewan Keamanan, tempat di mana Tiongkok sering memainkan kartu vetonya untuk memblokir mosi terhadap sekutu-sekutunya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying mengatakan kepada wartawan bahwa AS secara sepihak menghalangi Dewan Keamanan untuk berbicara tentang krisis di Gaza, “berdiri di sisi berlawanan dari komunitas internasional”.
“Apa yang kami rasakan adalah bahwa AS terus mengatakan bahwa mereka peduli dengan HAM Muslim … tetapi mengabaikan penderitaan rakyat Palestina,” kata Hua.
Dia membandingkan keengganan Amerika di Dewan Keamanan dengan seruan AS, Inggris, dan Jerman agar Tiongkok mengakhiri penindasan terhadap minoritas Muslim Uighur. “AS harus menyadari bahwa kehidupan Muslim Palestina sama berharganya,” cetus Hua.
Hua mengatakan bahwa upaya harus dilakukan untuk meredakan konflik dan mencegah krisis meningkat.
Dia menyatakan bahwa Tiongkok akan mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil tindakan. Hua pun menegaskan kembali dukungan kuat Tiongkok untuk solusi dua negara.
AS, sekutu utama Israel, telah membela serangan-serangan mematikan negara Yahudi itu di Gaza, yang dilakukan menyusul serangan-serangan roket dari kelompok Hamas yang menguasai Jalur Gaza.
Tetapi pemerintahan Presiden Joe Biden juga telah menyuarakan kekhawatiran atas korban sipil, dan sebelumnya telah mendorong Israel untuk menunda penggusuran warga Palestina di Yerusalem, yang menjadi pemicu langsung dari gejolak tersebut.
Sesi sidang Dewan Keamanan, yang diadakan melalui konferensi video karena pandemi, membutuhkan dukungan dari semua 15 negara anggota DK PBB.(detik)