seputar – Jakarta | PT PLN (Persero) sedang melakukan uji coba konversi kompor elpiji ke kompor listrik atau kompor induksi di berbagai kota.
Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo menyebut dalam program konversi kompor elpiji ke kompor listrik, masyarakat bisa hemat hingga Rp 8.000 per kilogram elpiji.
“Jadi dari per kilogram gas elpiji yang dikonversi ke kompor listrik, terdapat penghematan biaya sekitar Rp 8.000 per kilogram gas elpiji,” kata Darmawan di Kantor Pusat PLN di Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (14/9/2022), Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, dengan menggunakan kompor induksi masyarakat bisa memasak dengan lebih hemat 10-15 persen dibandingkan dengan kompor elpiji.
“Menggunakan kompor induksi biaya memasaknya bisa lebih hemat 10-15 persen,” lanjutnya.
Dia juga mengungkapkan, program konversi kompor listrik terbukti dapat menghemat APBN hingga Rp 330 miliar per tahun. Dia memprediksikan, jika konversi dilakukan pada 5 juta kelompok penerima manfaat (KPM) maka akan menghemat APBN sebesar 5,5 triliun, dan 15,3 juta KPM akan menghemat Rp 16,8 triliun per tahun.
Darmawan menambahkan, dengan penghematan melalui kompor listrik ini, diharapkan dapat mengubah cara penggunaan energi yang selama ini masih tergantung impor. Di sisi lain, ini diharapkan bisa mendorong keterjangkauan di semua kalangan.
“Tentu saja dengan adanya potensi penghematan ini diharapkan dapat mengubah dari yang tadinya menggunakan energi impor menjadi energi domestik. Selain itu, juga diharapkan dapat mengubah energi yang mahal menjadi energi yang murah sehingga terjangkau semua kalangan,” ungkap Darmawan.
Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, meskipun pemerintah berencana melakukan konversi kompor elpiji ke kompor listrik, penjualan elpiji tidak boleh dihapus.
Menurut dia, elpiji masih dibutuhkan masyarakat, seperti pedagang asongan. Pun demikian dengan agen elpiji, yang tidak boleh dimatikan, karena merupakan bagian dari ekonomi Indonesia.
“Kalau kita bicara mengenai gas elpiji, tidak mungkin ini langsung dihapuskan. Mengingat masyarakat kita yang di bawah seperti pedagang asongan haorus ada alternatif bahan bakar berupa gas. Maka dari itu, ada yang namanya batu bara dikonversi menjadi DME melalui proses gasifikasi,” kata Erick.
Terlanjur Nyaman
Direktur Celios Bhima Yudhistira mengungkapkan, dalam upaya mengurangi ketergantungan masyarakat dengan kompor elpiji, pamerintah harus konsisten. Hal ini mengingat pola masyarakat yang sudah terlanjur nyaman dengan penggunaan kompor elpiji, karena proses memasak yang lebih cepat.
“Budaya masyarakat menggunakan kompor listrik sepertinya butuh waktu lebih lama untuk dirubah. Jangankan orang miskin, kelompok menengah atas sebenarnya sudah lama mengenal kompor listrik. Tapi mereka nyaman pakai Elpiji karena proses memasak lebih cepat,” kata Bhima, Rabu (21/9/2022).
Bhima mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penting, jika pemerintah ingin melakukan konversi kompor elpiji ke kompor listrik. Pertama, dalam hal daya listrik dimana pemerintah harus benar-benar memastikan hal ini tidak membebani masyarakat.
Pasalnya masyarakat berpikir bahwa konversi kompor elpiji ke kompor listrik akan meningkatkan daya listrik, dan berpotensi meningkatkan biaya listrik. Sehingga otomatis akan menambah pengeluaran masyarakat.
“Daya listrik yang dibutuhkan untuk kompor listrik relatif besar, semntara kelompok 450 VA adalah golongan pemakai elpiji subsidi terbanyak sehingga kurang cocok. Kalau dinaikkan daya listriknya maka beban tagihan listrik akan naik dan merugikan orang miskin,” ungkap dia.
Kedua, Bhima menilai pemerintah tidak mungkin memberikan kompor listrik beserta dengan alat masaknya secara gratis mengingat biaya yang cukup besar.
Ketiga, saat pemerintah ingin mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, justru pemerintah dominan menggunakan batu bara dan BBM pada pembangkit listrik di hulu.
“Jadi sama saja konsumsi listrik naik maka PLTU yang butuh batubara semakin tinggi. Beban hanya pindah dari penghematan di hilir jadi kenaikan pembelian batu bara dan bbm impor di hulu pembangkit,” ujar dia.(kompas)