seputar – Jakarta | Pemerintah mempersiapkan bantuan langsung tunai (BLT) berupa subsidi gaji untuk pekerja formal di sektor non-esensial dan non-kritikal di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Subsidi gaji akan disalurkan langsung ke rekening penerima.
“Proses penyaluran subsidi upah oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan melalui bank yang dihimpun dalam Himbara (bank BUMN),” ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada konferensi pers daring, Rabu (21/7).
Ida menjelaskan bahwa data calon penerima bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan karena dinilai paling lengkap dan valid untuk penyaluran BLT.
Nantinya, data calon penerima akan diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
Oleh karena itu, ia mengimbau pekerja untuk segera menyerahkan nomor rekening kepada perusahaan untuk diteruskan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
“Data penerima subsidi upah diambil dari BPJS Ketenagakerjaan sampai 30 Juni 2021, sehingga hanya peserta yang terdaftar dan memenuhi persyaratan yang akan menerima,” imbuhnya.
Persyaratan pekerja penerima subsidi gaji adalah berstatus WNI dan merupakan anggota dari BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021.
Kemudian, calon penerima merupakan pekerja di daerah PPKM Level 4 dan pekerja di sektor terdampak, yakni sektor industri, barang konsumsi, barang jasa terkecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate.
Ida mengatakan subsidi gaji akan diberikan kepada sekitar 8 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Subsidi diberikan sebesar Rp500 ribu per bulan untuk dua bulan.
Rencananya, pemerintah akan mencairkan BLT untuk dua bulan sekaligus, sehingga buruh menerima Rp1 juta.
Namun, belum disampaikan kapan BLT akan dicairkan. Subsidi gaji ini merupakan respons pemerintah terhadap pekerja terdampak PPKM Level 4.
“Respons kami terhadap penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak terhadap ekonomi dan daya beli buruh serta guna mendukung bisnis dan buruh selama pandemi dan PPKM, maka kami mengusulkan memberi subsidi upah kepada para pekerja yang terdampak,” terang Ida.
Dalam paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada konferensi pers APBN KiTA edisi Juli 2021, besaran subsidi upah rencananya diberikan senilai Rp1,2 juta per pekerja dalam sekali penyaluran.
Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran senilai Rp10 triliun untuk program bantuan subsidi upah tenaga kerja dan program Kartu Prakerja.(CNN Indonesia)
