seputar-Medan | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 sumatera Bagian Utara (OJK KR5 Sumbagut) bakal melakukan pengawasan lebih ketat menyongsong Tahun Politik 2024.
“Saat pemilihan umum, biasanya ada penarikan besar-besaran dana untuk kampanye. Makanya agar tidak mempengaruhi likuditas bank, OJK memberikan pengarahan agar bank mengawasi dengan ketat likuiditas,”kata Kepala Kantor OJK Regional 5 Sumbagut Bambang Mukti Riyadi dalam Media Morning Brew Kantor OJK Regional 5 Sumbagut di Medan, Selasa (25/7/2023).
Bambang menjelaskan, Pemilu merupakan siklus 5 tahunan karenanya wajar terjadi pengeluaran besar-besaran. Namun profil (nasabah) harus sesuai dengan pengeluaran, sehingga bisa memastikan kecukupan likuiditas.
“Meski OJK tidak berpolitik, namun harus mengenali perjalanan politik. Lantaran bagaimanapun dinamika politik berpengaruh pada perekonomian. Meihat perkembangan kredit di Provinsi Sumatera Utara, kredit konsumtif naik 7,47%. Hal ini mungkin ada hubungannya dengan tahun politik,”kata Bambang Mukti Riyadi saat memaparkan Media Update Kinerja Sektor Jasa Keuangan Perkembangan Literasi dan Inklusi di Sumut.
Bambang menuturkan, ketika melibatkan industri keuangan, ada modus nasabah mengajukan pinjam kredit untuk modal kerja. Namun ternyata untuk kampanye.
“Dan jumlahnya meningkat, ini yang diawasi,” ucap dia.
Untuk itu, lanjut dia, bank harus tahu konsumennya. OJK juga menginformasikan ke BPR, Bank Sumut dan Bank Mestika Dharma untuk memastikan kredit harus sesuai kapasitas atau profilnya.
“Siapa yang setor? siapa pinjam? untuk apa?” Ini harus diawasi,” terangnya.
Dalam kesempatan ini, Bambang menjelaskan sampai Juli 2023, jumlah industri jasa keuangan tidak berubah, kecuali gadai swasta yang bertambah menjadi 15.
“Jadi kita fokus bagaimana menata gadai swasta di Sumut bisa optimal. Dimulai dari izinnya. Karena itu sosialisasi gadai izin perlu dilakukan untuk melindungi konsumen atau masyarakat,” tuturnya.(Siong)
