seputar – Jakarta | Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini membeberkan bahwa adanya bantuan sosial (bansos), yang tidak tepat sasaran, salah satunya seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
Risma mendapat banyak komplain dari masyarakat bahwa dana tersebut kebanyakan diterima oleh keluarga kepala desa (kades) hingga lurah.
“UU data (penerima manfaat) itu ada di pemda, kemudian pemda meminta ke desa atau kelurahan. Kami banyak dikomplain karena itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya,” ujar Risma dalam acara Foresight BPK, Selasa (15/6).
Untuk mengatasi masalah tersebut, saat ini sedang dilakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan saat ini progresnya sudah mencapai 90%.
“Saat ini pembenahan data sudah 90%. Kami saat ini sedang melakukan pemetaan-pemetaan karena di dalam PKH unsurnya sangat beragam misalnya ada anggota yang disabilitas maka akan mempengaruhi penerimaan-penerimaan,” tuturnya.
Nantinya, data penerima bansos bagi masyarakat akan lebih mudah terdeteksi, lebih transparan dan bisa atau mudah dipantau oleh siapa saja.
“Oleh karena itu nanti ke depan usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW itu akan bisa dipantau oleh siapa saja,” tuturnya.(indozone)