seputar-Medan | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 terus mendorong peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai forum koordinasi untuk mempercepat perluasan akses keuangan regional guna mendukung pemerataan pemahaman literasi dan inklusi keuangan di wilayah Sumatera Utara. Dalam upaya untuk menggerakkan roda pembangunan dan mendorong pengembangan sistem keuangan inklusif di pedesaan secara masif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, TPAKD Sumatera Utara melaksanakan program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) desa wisata.
“Program ini bertujuan mengembangkan potensi desa wisata melalui pendekatan kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa, termasuk potensi fisik, alam, manusia, sosial, dan finansial dengan didukung ketersediaan dan pemanfaatan produk/layanan keuangan,” kata Kepala OJK Regional 5 Sumatera Bagian, Bambang Mukti Riyadi di Medan, Rabu (16/08/2023).
Bambang menjelaskan, pada tahun 2023, TPAKD Sumatera Utara telah mengidentifikasi 7 desa wisata sebagai piloting program EKI desa wisata yang terdiri dari Desa Timbang Jaya di Kabupaten Langkat, Desa Lolo Golu di Kabupaten Nias Barat, Desa Sidodadi dan Desa Pematang Johar di Kabupaten Deli Serdang, Desa Budaya Lingga di Kabupaten Karo, Desa Karang Anyar di Kabupaten Simalungun, dan Desa Lumban Bulbul di Kabupaten Toba.
“Implementasi program EKI desa wisata akan berlangsung secara berkelanjutan selama tahun 2023. Rangkaian kegiatan ini akan melalui tiga tahapan dalam mengoptimalkan potensi desa,”sebut Bambang.
Adapun tiga tahapan dalam mengoptimalkan potensi desa tersebut yakni:
- Tahap pra-inkubasi, dimana proses identifikasi dan pemetaan potensi desa akan dilakukan melalui metode survei dan focus group discussion (FGD).
- Tahap inkubasi, yang melibatkan pemberian pendampingan dan edukasi keuangan, serta pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini, pelatihan dan pendampingan akan dilakukan secara berkesinambungan sepanjang tahun 2023 oleh pihak-pihak terkait, termasuk PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara, PT Bank Mestika Dharma Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pelatihan akan mencakup berbagai aspek, seperti pengolahan produk lokal, pengemasan dan pemasaran produk dengan teknologi digital, serta penggunaan produk dan layanan jasa keuangan. Kerjasama juga dilakukan dengan sekolah untuk memudahkan siswa menabung melalui program Lakupandai.
- Tahap pasca-inkubasi, diharapkan masyarakat desa telah mampu mengoptimalkan berbagai produk keuangan yang ada. Selanjutnya, akan dilakukan penilaian terhadap hasil pelatihan dan pendampingan yang dilakukan untuk mengukur peningkatan inklusi keuangan di masyarakat desa pada bulan November 2023.
“Melalui tiga tahapan tersebut, upaya peningkatan inklusi keuangan akan terbangun secara optimal dan terukur sehingga mendapatkan hasil sesuai tujuan dalam mengembangkan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”ungkap Bambang.
Hingga Juli 2023, ketujuh desa wisata tersebut telah memasuki tahap inkubasi, sehingga dapat secara intensif membantu Pemerintah Desa, UMKM, dan masyarakat setempat dalam meningkatkan kualitas dan akses pembiayaan di desa wisata.
Dengan moto 3K (Komitmen, Kolaborasi, dan Keberlanjutan), pengembangan EKI di 7 desa wisata di Sumatera Utara diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan yang tercantum dalam 18 poin Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.(Siong)
