seputar-Jakarta | Calon Presiden Anies Baswedan mengungkap kesalahan besar kebijakan era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi eksklusif sehingga tidak menghadirkan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar.
“Negara ketika bicarakan tentang lapangan kerja, bukan hanya dorong investasi,” ungkap Anies dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang diselenggarakan oleh INDEF dan CNBC Indonesia, Rabu (8/11/2023)
Pernyataan Anies mengacu pada data Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menunjukkan realisasi investasi Indonesia sepanjang 2022 mencapai Rp 1.207,2 triliun. Namun, hanya menyerap tenaga kerja 1.305.001 orang.
Anies mengakui ada pembangunan yang besar di era Jokowi, baik itu infrastruktur maupun hilirisasi pada komoditas pertambangan seperti nikel. Di saat bersamaan lapangan kerja tidak begitu besar untuk masyarakat.
“Masyarakat lalu menjadi penonton, tidak menikmati besarnya pertumbuhan ekonomi,” terang Anies.
Menurutnya, hal ini akan menjadi berbeda ketika pemerintah lebih memikirkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Misalnya dengan memudahkan UMKM dalam menjalankan bisnis.
“Kalau kita mau bikin usaha di rumah mengajukan izin itu nggak keluar karena bukan zona usaha sementara usahanya di rumah. Begitu negara mengizinkan, negara langsung. tenaga kerja bisa terserap,” papar Anies.
Anies memberikan contoh ketika larangan sepeda motor melintas di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta diberlakukan, banyak UMKM menderita. “Begitu itu dibuka, mendadak pusat usaha kecil di rumah menurunkan pangsa pasar,” jelasnya.
Ini bisa diterapkan ke beberapa sektor produktif yang mampu mendorong perekonomian namun juga menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar. Antara lain pertanian dan peternakan. “Itu didorong, diberikan ruang cukup karena itu memberikan lapangan kerja di desa,” terang Anies.
Anies Bakal Lanjutkan Proyek Hilirisasi
Anies Baswedan secara tegas menyebutkan akan melanjutkan proyek hilirisasi. Namun yang berbeda, hilirisasi akan didorong bersamaan dengan industrialisasi untuk menciptakan lapangan kerja baru.
Bicara mengenai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, Anies menyebutkan bahwa langakah utama yang akan dilakukannya adalah membangun pusat perekonomian kota kecil dan menengah. Misalnya, kata Anies, ada 14 kota yang harus dikerjakan di mana, kota menengah dan kecil akan menjadi besar, di mana pertumbuhan di luar Jawa yang di dorong.
Kedua, ada keseriusan pengembangan UMKM menjadi bagian mata rantai pasok bisnis korporasi. “Ketiga hilirisasi sambil dorong industrialisasi. Mudah-mudahan menciptakan lapangan pekerjaan minimal 15 juta dalam periode lima tahun,” terang Anies Baswedan.
Hilirisasi merupakan proyek kebanggaan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Pemerintahan Jokowi kerap membanggakan hilirisasi karena mampu menciptakan nilai tambah yang berlimpah. Nilai ekspor dari hilirisasi nikel misalnya pada tahun 2022 mencapai US$ 33,81 miliar atau Rp504,2 triliun
Selain hilirisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, antara lain yakni perbaikan tax ratio, Anies menyebut tax ratio idealnya 15%, dan mendorong pemanfaatan APBN dalam sektor yang berorientasi pada pertumbuhan, pada sektor yang merata.
“Ini dibuat orientasi terjadi, subsidi ini tentu harus tepat sasaran. Tidak mudah dikerjakan, tapi dari pengalaman kalau sudah tepat sasaran, civil society yang menentukan,” ungkap Anies.
Cara Jitu Kendalikan Harga Sembako
Anies Baswedan mengatakan, transparansi informasi harga pangan bisa jadi strategi untuk mengendalikan harga agar tak terkendali. Dia pun mencontohkan langkah yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta lewat situs Informasi Pangan Jakarta, yang juga bisa diakses lewat aplikasi di handphone.
“Yang kami lakukan adalah efisiensi, transparansi informasi harga. Yang punya HP (handphone) boleh download IPJ, Informasi Pangan Jakarta. Di Kramat Jati ada harganya, tapi tidak diketahui oleh rakyat Jakarta. Kami tidak melakukan efisiensi harga, tapi transparansi harga,” katanya.
“Kita mau belanja ke warung, warung belanja ke pasar. Mereka kalau mau belanja bisa melihat harga. Misal mau belanja cabai merah di pasar Pondok Labu, lalu lihat harga di Pasar Kramat Jati. Kalau selisih harga di Kramat Jati tidak jauh, dia akan pindah ke Pasar Kramat Jati. Apa yang terjadi? Harga di Kramat Jati terkendali. Karena transparansi informasi,” jelas Anies.
Hanya saja, imbuh dia, saat ini, Informasi Pangan Jakarta memang belum bisa menyinkronkan atau menyediakan harga dari tingkat produsen ke Pasar Kramat Jati.
“Ke depan kita akan lakukan transparansi harga itu sehingga kita punya informasi harga komoditasnya. Itu yang akan kita perbaiki bersama-sama,” kata Anies.
Dalam sarasehan itu, Anies memaparkan visi-misinya di sektor ekonomi untuk 5 tahun ke depan. Menurut dia, ada beberapa PR yang harus diselesaikan sesegera mungkin. (cnbcindonesia/ss)
